KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS DEMOCRATIC GOVERNANCE

Pengembangan pariwisata berbasis Democratic Governance tidak berarti meninggalkan peran pemerintah namun diperlukan multi aktor dalam pengembangan pariwisata yang mengacu pada berjalannya hubungan pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam kerjasama secara horizontal, kesetaraan, harmonis antar pihak yang berelasi. Ketiganya diberi peran untuk menjalankan kewajiban agar mendapatkan hasil yang lebih efektif. Dengan pola struktur yang berubah mereka akan saling belajar dan menyesuaikan diri pola perilaku dalam pengembangan pariwisata. Maka penerapan kebijakan pariwisata yang berbasis Democratic Governance diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang baik